Info UMKMPortal : Bahan Baku

150 Juta Rakyat RI Konsumsi Makanan Impor

Bahan Baku
14 / 06 / 2017 Jakarta - Anggota Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, berbagai kebijakan yang digalakkan pemerintah hingga saat ini masih belum berhasil mengatasi masalah ketersediaan pangan di Tanah Air. Itu karena sebagian besar pasokan pangan di Indonesia masih bergantung pada impor.Menurut Fary, pemerintah dengan segala kebijakan dan berbagai programnya hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan 100 juta jiwa rakyat Indonesia."Kita kan tahu sekarang jumlah penduduk Indonesia sudah 250 juta lebih. Artinya 150 juta lainnya masih tergantung pada impor," terangnya dalam acara Bedah Visi Misi Capres 2014 Bidang Ekonomi Pertanian di Jakarta, Sabtu (21/6/2016).Menurutnya, ketergantungan impor pangan Indonesia telah melebar ke berbagai komoditas. Padahal mengutip apa yang dikatakan Soekarno, menurutnya hidup mati rakyat Indonesia tergantung pada pangan."Sekarang ini semua kita impor, beras, gandum, jagung, sapi, sampai garam pun kita harus impor," tukasnya.Lebih dari itu, dia juga menyayangkan, sebagai negara maritim ternyata pemerintah masih perlu mengimpor ikan. Selebihnya, dia berharap pemerintah yang baru dapat mengatasi ketergantungan impor pangan Indonesia yang terus meningkat tersebut. (Sis/Nrm) .Sumber : http://bisnis.liputan6.com

Impor Bahan Baku UKM Berorientasi Ekspor Dipermudah

Bahan Baku
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga menyatakan dukungannya dan berjanji memberikan fasilitas sesuai kewenangannya untuk menyukseskan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pelaku UKM. Hal itu disampaikan Menteri AAGN Puspayoga saat mengunjungi sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) berbahan baku tembaga dan kuningan di Dusun Tumang Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. "Contoh UKM produktif ini nanti kita fasilitasi bagaimana bahan-bahan baku yang datang dari luar (impor) ini bisa kita berikan insentif," kata Puspayoga melalui keterangan resmi kepada Kompas.com, Kamis (19/1/2017). Menkop juga menekankan pentingnya para pelaku UKM di Desa Cepogo yang selama ini melayani pasar ekspor, pihaknya juga berjanji akan memperkuat kelembagaan koperasi yang sudah terbentuk di wilayah tersebut. "Ada satu badan usaha yang mengelola di sini dalam bentuk koperasi kemudian mengkoordinasikan para perajin, mengumpulkan hasil kerajinan, kemudian mengekspor serta mengurus dari segi pembiayaan, semua terkoordinasi," katanya. Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pihaknya siap mendukung upaya pengembangan UKM salah satunya melalui KITE. Dia menjelaskan, KITE merupakan sebuah bentuk insentif fiskal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai berupa pembebasan dan atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. "Kita perlu memberikan dukungan dalam bentuk paket, seperti kebijakan 'one stop service' untuk UKM agar masing-masing pihak tidak jalan sendiri-sendiri. Dari hulu ke hilir," katanya. Kepala Desa Cepogo Mawardi mengatakan, selama ini industri kerajinan kuningan dan tembaga berkembang dengan baik di wilayahnya bahkan banyak menarik kunjungan wisatawan mancanegara. "Biasanya turis asing ingin sekaligus lihat workshop dan show roomnya. Show room ada di sepanjang rumah-rumah di pinggir jalan," katanya. Saat ini ada sekitar 600 pengrajin di desa tersebut dengan 150 di antaranya merupakan anggota koperasi yang sebagian sudah mampu menembus pasar ekspor. "Produk kerajinan diproduksi sesuai pesanan biasanya yang diminati seperti kap lampu untuk pasar Eropa dan Amerika. Kalau untuk nasional yang sedang tren kami banyak mengerjakan kubah masjid," katanya. Sementara itu salah satu pengrajin dan pemilik Daffi Art Gallery Cepogo Muhammad Mansur mengeluhkan masih banyak kendala dalam hal bahan baku. "Karena bahan bakunya impor maka kami perlu dukungan kemudahan KITE itu," katanya. Kedatangan Menteri Puspayoga dan sejumlah pejabat terkait ke desa tersebut merupakan langkah persiapan menjelang peluncuran program KITE yang akan dilaksanakan di Desa Cepogo dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini. Menurutnya, KITE dibutuhkan oleh UKM yang berorientasi ekspor untuk mendukung kemudahan usahanya sehingga semakin berkembang di pasar ekspor. Sumber : KOMPAS.com

Copyright © 2016 - 2018 UMKMPortal.com

Powered by CNPLUS | DoktorTJ.com